Isu kemiskinan di NTB hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam kerangka pembangunan daerah dan juga nasional. Berbagai upaya pengentasan telah dilakukan melalui berbagai bentuk program dengan sumber pendanaan yang beragam pula. Dari APBN,APBD, dana pinjaman pihak luar hingga bantuan dalam bentuk hibah langsung yang diberikan oleh beberapa negara yang peduli dengan perbaikan kualitas hidup manusia serta lingkungan. Salah satunya adalah hibah langsung yang diberikan oleh Pemerintah Amerika melalui Millenium Challenge Country (MCC) untuk beberapa negara dan di Indonesia melalui Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia). Melalui MCA-Indonesia beberapa lembaga mendapat dana untuk melaksanakan program peningkatan kulitas hidup masyarakat serta lingkungan dalam kerangka pembangunan rendah emisi karbon pada Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity/GP). Total dana untuk provinsi Nusa Tenggara Barat hampir mencapai 7 Triliun yang dikelola oleh 26 lembaga non pemerintah baik lembaga tunggal maupun gabungan beberapa lembaga/konsorsium (selanjutnya disebut Grantee) untuk melaksanakan program hingga pada April 2018 nanti. Tentunya program yang dilaksanakan oleh grantee tersebut haruslah selaras dengan program pembangunan di tingkat daerah dan nasional.
Untuk itu, dipandang penting untuk melakukan sinergi dan sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah NTB dengan grantee untuk bersama membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Dengan dasar pemikiran tersebut maka MCA-Indonesia menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Provinsi NTB Proyek Kemakmuran Hijau pada tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Graha Bhakti Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Rakorda ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, H.M. Amin. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menitikberatkan pada pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program grantee dengan pemerintah daerah terlebih lagi saat terjadi pengurangan anggaran pembangunan oleh pemerintah pusat seperti saat ini. Kegitan ini dihadiri oleh SKPD terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kelautan dan Wilayah Pesisir , Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Pusat Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di tingkat provinsi dan kabupaten lokasi kerja MCA-Indonesia (Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat dan Sumba Barat) serta seluruh grantee dan jajaran MCAI dan Relationship Manager se-Indonesia.

Menurut Ibu Bonaria Siahaan, Direktur Eksekutif MCA-Indnesia, RAKORDA ini memiliki nilai yang strategis baik pemerintah daerah maupun grantee karena bersamaan dengan kesiapan pelaksanaan proyek kemakmuran Hijau di NTB. Bagi grantee RAKORDA ini sangat strategis dimana pemerintah daerah merupakan mitra sejajar MCA-Indonesia di provinsi NTB memiliki obligasi untuk turut serta melakukan bantuan fasilitasi kooordinasi implementasi proyek. Bantuan fasilitasi koordinasi secara umum berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, yaitu koordinasi instransional antar lembaga di lingkungan pemprov dan pemkab. Hal ini berkaitan dengan maksimalisasi manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek. Dari sisi pemerintah daerah, RAKORDA ini penting untuk melihat dan mengkaji beberapa hal yang dipandang memungkinkan untuk direplikasi oleh kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi NTB serta  melihat dan mempelajari berbagai praktik baik dalam setiap proses pelaksanaan proyek yang memungkinkan untuk direplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang saat ini berlangsung.
Beberapa tujuan khusus pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama menginformasikan dukungan program MCA-Indonesia di daerah dan memperkenalkan para pelaksanan hibah, grantee dan kontraktor Proyek kemakmuran Hijau yang akan bekerja di wilayah project di NTB dan Kabupaten Proyek Kemakmuran Hijau. Kedua, memperoleh dukungan Pemda, membentuk sinergi serta membangun pemahaman dan tanggung jawab antar pelaksana proyek Kemakmuran Hijau dan program pembangunan daerah (MCA-Indonesia, grantees dan pemerintah daerah). Ketiga, Membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah (Tim Koordinasi) dengan para grantee, kontraktor Proyek GP, serta peran Relationship Manager (RM) dari MCA - Indonesia. Dan keempat untuk membangun sistem monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan Program Compact. Tujuan-tujuan khusus tersebut telah disepakati melalui Focus Group Disscussion (FGD).

Pemahaman pentingnya koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan para pelaksana kegiatan hibah Kemakmuran Hijau memiliki peran penting dalam mewujudkan hasil yang optimal, khususnya dalam mendukung proses pembangunan di daerah. Mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah (Tim Koordinasi) dengan para grantee, kontraktor Proyek GP, serta peran RM yang telah dirumuskan melalui kegiatan Rakor di NTB ini diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan Rakor di wilayah lainnya yang menjadi lokasi proyek Kemakmuran HIjau. Kehadiran seluruh RM pada kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembekalan bagi RM dalam melaksanakan kegiatan Rakor di wilayah kerja masing-masing.