“Politik ternyata bukan hanya yang tingkat tinggi saja, tapi politik juga ada dalam diri pribadi dan bisa juga di tingkat rumah tangga”

(Sahili,  17 Juli 2017)

Ungkapan tersebut datang dari seorang peserta pelatihan yang diadakan oleh Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia (PSKG-UI) yang bekerjasama dengan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Gema Alam Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15-20 Juli 2017 yang bertempat di Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur.  Pelatihan dengan tema “Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan untuk Mendukung Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat yang Adil dan Berkelanjutan di Lombok Timur” ini dihadiri oleh 24 perempuan dari Desa Suela, Mekarsari, Sapit, Beriri Jarak, Pringgasela Selatan, dan Jurit Baru yang terletak di Sub DAS Poh Gading Sunggen dan Pancor Barong, Lombok Timur. Enam desa yang tengah bergeliat mengusung konsep ekowisata berbasis masyarakat sebagai strategi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa, khususnya perempuan desa dan anak muda dengan mengandalkan berbagai potensi yang tersedia di desa serta tradisi sebagai kekuatan besar.  Termasuk kekuatan pengetahuan perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya.

Sebut saja hamparan sawah, kebun, dan hutan Gawar Gong di Beriri Jarak dan Kebun Raya Lombok Suela, kebun buah dan Kopi Sapit, aneka produk kerajinan masyarakat Jurit Baru, tenun Pringgasela Selatan, Jahe Mekarsari, aneka permainan tradisional, aneka bentuk tradisi dan budaya, penyajian kuliner lokal, penyediaan homestay, spot selfie, rumah pohon Mekarsari, serta program-program pendidikan lingkungan sebagai produk ekowisata yang siap untuk disuguhkan kepada para pengujung.  Ekowisata berbasis masyarakat tidak hanya memberikan kesenangan kepada pengunjung, namun juga terdapat nilai-nilai pendidikan yang ditrasfer antara masyarakat sebagai pengelola ekowisata dengan pengunjung.   Tujuan ekowisata berbasis masyarakat yang sedang berjalan tersebut tentunya perlu ditunjang dengan kejelasan siapa pengelolanya, bagaimana bentuk pengelolaannya, bagaimana bentuk partisipasi semua pihak, bagaimana manfaat yang dirasakan semua pihak, dan bagaimana dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan pemerintah. 

Beragam bentuk penguatan kapasitas pun sangat diperlukan, terlebih bagi perempuan-perempuan di enam desa tersebut yang tengah bergeliat membangun desanya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.  Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan telah memandatkan kepada semua pihak untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di segala bidang.  Penguatan kapasitas menjadi strategis untuk dilakukan bagi kelompok-kelompok yang belum terpapar dengan issu gender dan diskriminasi. 

Oleh karenanya pengetahuan terkait sex dan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, politik perempuan, gender dan agama, serta gerakan perempuan menjadi tema-tema utama yang wajib diketahui, termasuk perempuan dan laki-laki di enam desa tersebut.  Seluruh tema yang disajikan dalam pelatihan yang diselenggarakan PSKG UI tersebut menjadi substansi penajaman dari rangkaian Sekolah Lapang Rakyat (SLR) yang diselenggarakan oleh RMI dan Gema Alam dan didukung Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI).  Melalui metode menonton film, bermain drama, eksplorasi, permainan jaring laba-laba, serta beberapa metode lain rupanya memunculkan kesamaan nasib diantara perempuan tersebut.  Perempuan masih mengalami kekerasan, terdiskriminasi, tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tidak diberi hak bersuara, dan lain-lain.  Alhasil, 24 perempuan ini tergugah untuk untuk membentuk Koalisi Nine (perempuan) Desa Kawasan (KNDK) sebagai wadah perjuangan bersama perempuan-perempuan di Sub Das Pohgading Sunggen dan Pancor Barong untuk berdaya atas diri sendiri, mencapai posisi perempuan yang setara dan adil, baik dalam rumah tangga maupun dalam setiap proses pembangunan negeri ini. Saat ini anggota KNDK telah mencapai lebih dari 50 perempuan dan secara regular melakukan koordinasi aktif bersama serta beberapa kali telah melakukan audiensi ke berbagai pihak, khususnya pemerintah serta aktif dalam pameran produk-produk lokal hasil karya anggota KNDK.  Semoga terus berkibar Koalisi Nine Desa Kawasan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok rentan lain.