Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi di dua Propinsi yaitu NTB dan NTT dijalankan oleh Blue Carbon Consortium (BCC) yang beranggotakan tiga lembaga, yaitu Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir, Laut Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), dan perkumpulan Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (Yapeka) Bogor dan Perkumpulan Transform Mataram Lombok sudah memasuki babak akhir. Proyek ini dijalankan oleh BCC dari Bulan September 2015 sampai dengan Bulan Februari 2018 melalui pendanaan yang diberikan MCA-Indonesia melalui proyek pengetahuan hijau.

Proyek yang berfokus pada pembangunan sumberdaya pesisir yang mengedepankan rendah emisi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan praktek cerdas bagi para pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung integrasi pembangunan rendah emisi dalam pengelolaan, perencanaan dan praktek-praktek pembangunan sumberdaya pesisir. Untuk mempermudah pencapaian tujuan utama tersebut, BCC membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait sepert Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa serta lembaga terkait lain, seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, dan sektor swasta.

Mengingat tujuan utama proyek tersebut, untuk mewujudkannya, ada beberapa program yang diberikan kepada berbagai jenjang pemerintahan daerah mulai dari yang tertinggi (propinsi) sampai ke tingkat desa dan dusun. Bentuk progam tersebut antara lain fasilitas penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terutama untuk mendukung dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K), serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir termasuk dalam hal perencanaan dan pengawasan kawasan pesisir.

Beberapa implementasi awal yang dilakukan BCC bekerjasama dengan pihak terkait antara lain membangun demplot untuk pengelolaan kawasan pesisir rendah emisi di tingkat desa, memberikan pelatihan dan peningkapatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendampingan berupa dukungan fasilitas teknis di masing-masing lokasi demplot oleh fasilitator lapangan.

Selain membangun demplot serta memberikan pelatihan dan pendampingan, BCC juga memulai langkah awalnya dengan melakukan survei Knowledge Attitude and Practice (KAP) sebagai baseline data yang diselenggarakan di NTB dan NTT, survei tersebut dilakukan di 7 kabupaten dengan sample 4 desa di masing-masing kabupaten. Survey tersebut berfokus pada pengetahuan dan praktik masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir rendah emisi, meliputi aspek konservasi, pemanfaatan, kelembagaan, kebijakan dan kerentanan perubahan iklim. Survei KAP dilakukan sebanyak dua kali. Setelah survei KAP pertama, survei KAP ke dua dilaksanakan di akhir proyek untuk mengetahui apakah tujuan utama proyek telah tercapai terkait dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di daerah sasaran.

Saat ini periode proyek sudah berjalan selama dua tahun dan hampir semua kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik pada akhir bulan Nopember 2017. Untuk memberikan gambaran hasil kegiatan proyek kepada para pemangku kepentingan, BCC mengadakan kegiatan Workshop Exit Strategy. Kegiatan ini dilakasanakan di Propinsi Bali tepatnya di The Jayakarta Hotel. Kegiatan yang diagendakan selama dua hari tanggal 19 dan 20 Desember 2017 ini membahas tentang starategi setelah proyek berakhir dan perlunya tindak lanjut. Sehingga, BCC dalam kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan di Propinsi NTB dan NTT diantaranya, Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten. Selain peserta dari kedua Propinsi yang menjadi penerima manfaat, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pariwisata, LIPI, Rektor IPB dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Sebelum acara inti dimulai, terlebih dahulu pihak BCC melakukan pelaporan terkait proyek yang dilakukan selama 2 tahun ini. Pak Prianto Wibowo selaku Project Director menyampaikan prihal capaian yang telah dihasilkan. Capaian selama proyek ini berjalan menghasilkan, Manajemen pengetahuan dan peningkatan kapasitas  yang dihasilnya berupa Technical module, GIS Product, Video dan fact sheet. Selain itu, BCC membuat data spatial dan non spatial untuk penyusunan KLHS RZWP3K, dan meng inisiasi forum multipihak yang menghasilkan Pokja KLHS RZWP3K di NTB, Dokumen KLHS di Sumba dan NTB,serta Demoplot rendah emisi.

Beliau juga menegaskan bahwa proyek yang jalankan berbeda dengan proyek pada umumnya, yang lebih mengedepankan pengetahuan. Tidak hanya Pak Prianto, Pak Andreas selaku Program Manager Proyek Pengetahuan Hijau MCAI, juga turut memberikan sambutan. Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa “kami tidak sebut ini sebagai akhir dari proyek, tapi ini merupakan modal, karena prinsip dari MCAI bahwa setiap dana hibah yang dilakukan merupakan investasi untuk peningkatan ekonomi di daerah yang menjadi lokasi poyek”.

Tidak afdol rasanya jika kegiatan yang diselenggarakan tidak dibuka, dalam kesempatan ini hadir Pak Luky Adrianto selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, sebelum membuka acara, beliau memberikan ucapan terima kasih kepada MCAI yang telah memberikan kesempatan kepada konsorsium ini. menurutnya proyek yang telah dilaksanakan ini tidak hanya memberikan sebuh informasi melalui share pengetahuan tapi ada sebuah value yang dapat dihasilkan dari hal tersebut. Tidak berpanjang lebar, Pak Lucy yang didampingi oleh direktur masing-masing anggota konsorsium memukul gong tiga kali pukulan yang menandakan dibukanya acara diskusi selama dua hari ini.

Hari pertama diawali dengan presentasi dari pihak BCC, dan dilanjutkan dengan presentasi Pak Luky yang membahas tentang strategi keberlanjutan pembangunan rendah emisi melalui pengelolaan pesisir secara terpadu. Setelah dua narasumber ini memaparkan materinya kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Tiga orang penanya membuka ruang diskusi, masing-masing menanyakan persoalan terkait UU 23 yang menurut penanya menghambat ruang grak bagi pemerintah kabupaten, begitu juga dengan pertanyaan dari Dinas DKP yang menayakan hal serupa, beliau mengibaratkan bahwa “Dengan adanya UU 23 ini mengancam ekosistem baik hutan maupun lautan sehingga kami serasa macan ompong, mau melarang tapi tidak ada kekuasaan”. Dengan berakhirnya tanggap untuk tiga penanya,maka berakhirlah acara hari pertama workshop. Dan akan dilajutkan besok.

Hari kedua telah tiba, sebelum memasuki acara inti dihari kedua, terlebih dahulu sambutan yang dalam hal ini hadir Rektor IPB, yaitu DR. Arif Satria. Dalam sambutanya, beliau menyoroti terkait kesinambungan program. “Ini merupakan starting bukan exit, knowledge manajemen sudah terbangun tinggal bagaimana terus menindak lanjuti sebagai bentuk keberlanjutan dari hasil proyek” tutur rektor IPB. Setelah pembukaan pada hari kedua kemudian dilanjutkan diskusi untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya. Kegiatan hampir sama yaitu diskusi dan pembedanya adalah adanya diskusi khusus terkait rencana kedepan selepas proyek yang dibagi menjadi dua kelompok diskusi yaitu kelompok yang membahas terkait Ekowisata, dan Demoplot Perikanan Laut Berkelanjutan, pertanian serta Energi terbarukan (Biogas dan PLTS).

Dari hasil workshop selama dua hari ini dapat disimpulkan bahwa, Keberlanjutan proyek selepas MCAI perlu  mengedepankan pola kolaborasi antar semua pihak dalam sisi keilmuan, Terkait KLHS tetang pengelolan tatarauang yang masih kurang perlu diselesaikann, adanya catatan terkait demoplot: beberapa demoplot sudah bisa direplikasi dan sekema keberlanjutannya dari swadaya masyarakat dan berbagai pihak begitu juga dengan konsep ekowisatanya perlu adanya kolaborasi juga, yang terpenting perlu adanya promosi yang lebih gencar.