Technical Assistance Penganggaran Hijau Untuk Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat

You are here

Home / Technical Assistance Penganggaran Hijau Untuk Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat

Technical Assistance Penganggaran Hijau Untuk Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat

Menyadari bahwa Iindonesia mempunyai potensi yang besar dalam menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang diakibatkan terutama dari perubahan guna lahan dan defeorestrsi. Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi karbon yang signifikan (26 persen dari BAU). Pada tahun 2020 dan kemudian di COP21 di Paris, Indonesia kembali mengutarakan komitmen untuk  menurunkan GRK sampai 29 persen pada tahun 2030. Olehnya itu untuk mencapai komitmen tersebut, transisi ekonomi rendah karbon menjadi tantangan dengan implikasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 19 sampai 21 Jui 2016 bertempat di Hotel Grand Mutiara Mamuju, LPEM FEB UI selaku penerima hibah Pengetahuan Hijau MCA-Indonesia, telah melaksanakan kegiatan Training of Trainer (ToT) 2 Penganggaran Hijau untuk Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten guna menyebarluaskan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya memasukkan aspek lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran, selain itu juga meningkatkan kapasitas pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam membuat perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan aspek perubahan iklim dan lingkungan.  

 

Menindaklanjuti hal tersebut kembali LPEM FEB UI mengadakan Technical Assistance (TA) pada tanggal 25 Agustus 2016 di Kabupaten Mamuju bertempat di Hotel Srikandi. LPEM FEB UI akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mengaplikasikan materi yang telah diperoleh pada ToT 2 yang lalu dan mengkaitkannya dengan satu kasus di daerah khususnya di Kabupaten Mamuju.

 

Output dari Technical Assistance akan menghasilkan sebuah dokumen studi kasus yang nantinya akan menjadi bahan pembelajaran di dalam kegiatan penelitian dan pelatihan di waktu yang akan datang. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan SKPD terkait dan akademisi. Adapun metode yang digunakan yakni diskusi yang berorientasi pada rencana kerja dan pemilihan isu yang bersumber dari RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten  Mamuju.

Dari diskusi yang berkembang bahwa ada dua isu di Kabupaten  Mamuju yang dapat diangkat dalam dokumen studi kasus kali ini yakni sampah dan pertanian-peternakan (land based) sebagai penyumbang meningkatnya GRK dengan dalil sudah ada dalam dokumen perencanaan, adanya signifikasi dan potensi dari kedua permasalahan tersebut serta ditahun sebelumnya sudah ada program terkait sampah dan land based namun belum optimal. Selain itu yang juga tak kalah pentingnya yakni perilaku masyarakat terhadap kelestarian lingkungan juga perlu mendapat perhatian.

 

Contact
Share This: