Ketergantungan terhadap energi fosil sampai saat ini masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 bauran energi terdiri dari 46,08% minyak; 30,90% batubara; 18,26% gas dan 4,7% energi baru terbarukan. Pemakaian BBM yaitu, minyak solar, dan avtur masih tinggi. Namun sesuai dengan PP nomor 79 tahun 2014 tentang KEN, tujuan dan sasaran pemanfaatan energi adalah pemanfaatan secara efisien dan efektif bagi penciptaan lapangan kerja, juga sebagai modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seluruh elemen masyarakat saat ini sudah menjadikan listrik sebagai kebutuhan dasar. Saat ini pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya pemerintah meluncurkan Program Indonesia Terang yang metargetkan pada beberapa provinsi baik di wilayah timur maupun Barat Indonesia agar wilayah-wilayah yang belum maksimal mendapatkan penerangan memperoleh elektrifikasi sesuai dengan amanat Undang-undang. Program Indonesia Terang ini diharapakan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi terutama daerah di luar Jawa.

Pada 17 Maret 2016, Dewan Energi Nasional (DEN) mengadakan diskusi bersama mengenai Pencapaian Target Energi Baru Terbarukan (EBT). Hadir dalam acara tersebut Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) yaitu, Rinaldy Dalimi, Sonny Keraf, Abadi Poernomo, Andang Bachtiar, Achdiat Atmawinata, dan Syamsir Abduh. Adapun dari Anggota Unsur Pemerintah (AUP), serta stakeholder seperti dari Inhutani IIV diwakili oleh Hadi Siswoyo, Lembaga Swadaya Masyarakat MAPEBHI (Masyarakat Pegiat Energi Baru Hutan Indonesia) yang diwakili oleh Nanang R. Ahmad, serta dari kalangan Industri yang sudah mengembangakan EBT.

Pada kesempatan tersebut, forum diskusi yang diinisiasi oleh Dewan Energi Nasional (DEN) optimis target penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 % dapat tercapai.  Partisipasi industri seperti BUMN dan Inhutani sudah menyiapkan secara konsep atau penelitian terkait tanaman yang cocok untuk diproduksi dalam menghasilkan listrik.

Dalam pemaparannya, Hadi Siswoyo selaku Dirut Inhutani IV memaparkan kesiapan Kementerian Kehutanan dalam mendukung program kerja dalam pencapaian target Energi Baru Terbarukan di bidang Hutan Tanaman Biomassa. "Iklim tropis sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena pertumbuhan tanaman berkembang lebih cepat, dan Inhutani siap menopang dan mendukung pencapaian EBT," tukasnya panjang.

Pendapat Hadi Siswoyo ini diamini oleh Masyarakat Pegiat Energi Baru Hutan Industri (MAPEBHI), Nanang R. Ahmad,yang menjelaskan beberapa tanaman yang tepat untuk iklim tropis yang mampu berkembang cepat di lahan kritis. " Beberapa tanaman tersebut adalah Akor (Acacia auriculiformis), Mangium (Acacia mangium), Akasia hibrid (Acacia sp.), Kaliandra  (Calliandra calothyrsus), Lamtorogung (Leucaena leucocyphalus) dsb. Tentunya tanaman ini bila diproduksi dan diolah bisa menjadi PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa)," tegasnya.

Khusus untuk Tanaman Kaliandra, Hadi Siswoyo menambahkan bahwa pihaknya,yaitu Kementerian Kehutanan dan Inhutani IV telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh pada Tanggal 6 Agustus 2014 terkait Pengelolaan Hutan Produksi Blangbintang Provinsi Aceh dalam bentuk Budidaya Tanaman Calliandra Sp dan Eucalyptus Sp serta Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Energi Biomassa.

Salah satu dukungan untuk pencapaian Energi Baru Terbarukan juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu; PT. CPI (Charta Putra Indonesia) yang mendapatkan hibah dari Millenium Challenge Account Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bambu (PLTBM) di 3 desa di Pulau Siberut, yakni Desa Madobag dan Matotodan di Kecamatan Siberut Selatan, dan Desa Saliguma di Kecamatan Siberut Tengah. Ketiga desa tersebut dipilih  melalui proses perencanaan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama dengan PT CPI. Hasilnya, PLTBm Bambu yang dikelola oleh PT CPI telah menyalurkan listrik sebesar 400 Killowatt untuk memenuhi listrik area pulau Siberut.

Sebagai Informasi, PT CPI sudah mendapatkan ijin konsesi lahan untuk Tanaman Hutan Bambu di Bali agar tercipta PLTBm yang tujuannya tidak lain dalam pemenuhan listrik di satu sisi dan menekan rasio eletrifikasi rendah untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara di sisi yang lain.

Menanggapi perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang semakin variatif dan efektif dalam menyediaan listrik, pemimpin sidang yang juga koordinator bulanan Anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Poernomo mengapresiasi kinerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan yang telah sigap merespon aturan dan kebijakan energi nasional. "Mudah-mudahan ke depan tidak saja tanaman bambu, namun jenis-jenis tanaman hutan lain seperti kaliandra, akasia, lamtorogung dsb dapat dibidik sebagai pola indsurti listrik ramah lingkungan," tukas lelaki yang pernah menjadi Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia ini.

Secara konsep dan pelaksanaan, Kementerian Kehutanan serta BUMN (Inhutani) lebih siap dalam pengayaan PLTBm. Hal ini pula yang dipaparkan oleh Anggota Dewan Unsur Pemerintah (AUP) dari Kementerian Kehutanan, yaitu Arif Yuwono. Dalam paparannya, Arif menjelaskan konsep penanaman pohon dan varian serta jenis-jenisnya, kebutuhan lahan dan sebagainya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian kehutanan, tinggal pihak pemangku kepentingan baik itu dari pemerintah seperti BUMN, BUMD atau swasta dapat merespon cepat sebagai peluang bisnis. "Melihat perkembangannya, selain pencapaian target Energi Baru terbarukan (EBT) pada tahun 2050 sebesar 31% bisa direalisasikan, juga nilai tambah dimana produksi hutan tanaman bio massa ini bisa memberikan multiplier effect yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Insya Allah EBt tercapai, peningkatan ekonomi juga akan tercapai," ucapnya dengan dengan nada optimis. (pl)

Sumber: http://www.den.go.id/index.php/dinamispage/index/560-optimisme-pencapaia...