Menjaga sumberdaya alam yang kita miliki sudah menjadi keharusan bagi setiap manusia terlebih dalam menjaga lingkungan. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kita memahami konsep pembangunan rendah emisi sebagai suatu langkah dalam menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi di bumi ini. Inilah yang menjadi konsen dari salah satu penerima hibah MCA-Indonesia yaitu Blue Carbon Consortium (BCC). Dalam kerjanya BCC fokus dalam pengelolaan pengetahuan pembangunan sumberdaya pesisir rendah emisi. Mengingat pembangunan di wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut ini yang begitu pesat. Kebutuhan pengetahuan terkait pengetahuan perencanaan wilayah pesisir dan pengelolaan sumberdaya pesisir maka perlu suatu forum dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan kajian pengelolaan wilayah pesisir.

Blue Carbon Consortium (BCC) dalam Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat kini telah memasuki kegiatan kuartal ketiga. Sebelumnya, BCC telah melaksanakan kegiatan Rapat Ketiga terkait penyampaian hasil pada kuartal ke dua dan menjaring informasi dalam rangka persiapan kegiatan pada kuartal ketiga. Rangkaian kegiatan pada kuartal ketiga, salah satunya adalah Rapat Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder Forum (FMP/MSF). Kegiatan FMP/MSF dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016, bertempat di Hotel Santika Mataram.

Workshop FMP/MSF dihadiri oleh para pemangku kebijakan seperti Pemerintah, LSM, dan Kelompok Masyarakat baik di level desa maupun tingkat kabupaten hingga provinsi.  Forum Multi Pihak ini berfungsi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumberdaya pesisir yang ada di setiap kabupaten dan provinsi. Fokus Kerja FMP di tingkat kabupaten adalah bagaimana pembahasan materi mengenai konsep pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir. Selain itu perlu adanya pemahaman Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi. BCC dalam hal ini membantu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah tentang Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) dan A geographic information system (GIS). Selain itu yang menjadi fokus kerja FMP/MSF yaitu mendorong kebijakan integrasi SPRE ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDES) dan kabupaten, serta mendorong pengawasan implementasi RTRW.

Tidak hanya di tingkat kabupaten FMP/MSF juga bekerja di tingkat desa. Tujuan dari forum ini pada level desa adalah untuk mensosialisasikan konsep pembangunan rendah emisi  yang di susun dalam RPJM Desa. Pada tingkat Desa FMP/MSF dijadikannya sebagai ajang dalam bertukar informasi dalam membuat rencana program setiap stakeholders yang terlibat dalam FMP.

Supaya FMP/MSF ini bisa berjalan sesuai harapan maka perlu perumusan visi, misi, dan tujuan strategis tingkat kabupaten, hingga penyusunan draft rencana kerja FMP/MSF tingkat kabupaten. Sampai tahap ini, telah dapat dihasilkan suatu kesimpulan pola yang paling baik dikembangkan dalam forum multi pihak ke depan. Kesimpulan ini akan menentukan bagaimana Forum ini dapat efektif sebagai alat komunikasi antara BCC dengan stakeholder, mengingat FMP. MSF sangatlah penting dalam konteks project MCA-Indonesia.

Terbentuknya FMP/MSF tidak terlepas dari kebutuhan Pengetahuan terkait Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan bagaimana mengurangi emisi yang ada di wilayah pesisir. Hasil kesepakatan dalam kegiatan workshop ini menciptakan Forum Multi Pihak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi yang focus pada pengelolaan informasi terkait pengelolaan sumberdaya pesisir. Selain terbentuknya Forum, dalam kegiatan tersebut perlu adanya suatu upaya dalam meningkatkan kapasitas dari FMP/MSF berupa adanya pertemuan rutin secara berkala dalam rapat antara SKPD maupun rapat yang di fasilitasi oleh para penerima dana hibah MCA-Indonesia. Forum yang terbentuk diharapkan akan terus aktif melakukan koordinasi untuk mendorong setiap program pemerintah khususnya dalam pengelolaan sumbedaya pesisir yang berkelanjutan.