“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara kami memantau perkembangan proyek Kemakmuran Hijau di Pulau Sumba. Selain itu lewat forum ini kami berharap ada kesepakatan terkait model komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para penerima hibah maupun  antar penerima hibah sendiri dan secara khusus kami berharap juga ada pembahasan atas masalah-masalah perijinan yang diperlukan dalam proyek ini” demikian ungkap Bapak Andri Utama Thamrin selaku Direktur Proyek Kemakmuran Hijau dalam sambutan yang disampaikan di Aula Hotel Sinar Tambolaka tanggal 31 Januari 2017 untuk kegiatan “Rakorda Seluruh Kabupaten di Pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur, Proyek Kemakmuran Hijau – MCA Indonesia”.

Millenium Challenge Corporate (MCC) dan Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Compact pada tanggal 19 November 2011 selanjutnya melalui Kementerian Bappenas membentuk Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account – Indonesia (MCA-I) sebagai pelaksana Program Compact dan mengelola hibah sebesar $600 juta dari MCC.
Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC dibentuk Bappenas tahun 2012 untuk mempercepat dan mendukung pencapaian MCA-Indonesia. Satker juga bertugas memastikan Hibah Compact dikelola dengan serius, akuntabel, dan transparan. Tujuan hibah – mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan/peningkatan ekonomi. Dana hibah digunakan untuk membiayai tiga proyek:  Kemakmuran Hijau (Green Prosperity), Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Modernisasi Pengadaan.

Kemakmuran Hijau adalah proyek terbesar dalam perjanjian Hibah Compact Indonesia yang mencari solusi untuk membantu mengatasi kendala utama terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia menuju masa depan rendah karbon dan berkelanjutan. Proyek Kemakmuran Hijau berupaya memenuhi prioritas utama Pembangunan Indonesia termasuk meningkatkan akses terhadap energi bersih yang handal di kawasan pedesaan serta meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang berkelanjutan.
Proyek Kemakmuran Hijau telah dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di lokasi-lokasi proyek terpilih berupa kegiatan seperti:
Fasilitas investasi, dimana diharapkan hal ini bisa membantu meningkatkan mobilisasi investasi dari sektor swasta di bidang energi terbarukan serta meningkatkan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan; Perencanaan pemanfaatan lahan yang partisipasif, agar proyek – proyek  yang akan dibiayai oleh Proyek Kemakmuran Hijau telah diidentifikasi dan dikembangkan berdasarkan pada data tataguna lahan yang akurat dan transparan, serta pada pemanfaatan yang efektif terhadap jasa ekosistem yang kritis; Bantuan teknis dan pengawasan untuk mendukung penyiapan proyek, meningkatkan perencanaan tataguna lahan, dan memperkuat kapasitas lokal dan regional untuk mewujudkan pembangunan karbon rendah serta Peningkatan kapasitas “pengetahuan hijau” untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari ini melibatkan Bupati, SKPD terkait serta para penerima hibah program Kemakmuran Hijau di 4 Kabupaten di Pulau Sumba juga tim MCA-Indonesia. Adapun SKPD yang berkesempatan hadir antara lain Bappeda, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Badan Perijinan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Sedangkan para penerima hibah, dihadiri oleh perwakilan dari  Castle Rock, Konsorsium Pembangunan Berkelanjutan NTT, Konsorsium Wee Padalu, IBEKA, Hivos, Konsorsium Sumba Hijau, Samdhana Institute, Konsorsium DAS Kadahang, Koalisi Perempuan Indonesia, Konsorsium Karbon Biru dan Yayasan BaKTI.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Markus D Talu, SH yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ruang sekaligus momentum untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang lancar antar berbagai pelaku pembangunan di Pulau Sumba dalam upayan meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa yang akan datang.

Sementara itu Bapak Malchias J yang merupakan perwakilan Bappeda Propinsi NTT memaparkan bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam progran ini, yaitu Perencanaan Tata Guna Lahan Partsipatif (PLUP/ Participatory Land Use Planning) dalam bentuk kegiatan teknis bernama PmaP (Perencanaan dan Pemetaan Partisipatif) adalah kegiatan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan tata ruang daerah di NTT, yang juga ikut mendukung kebijakan nasional “Satu Peta”.

Senada dengan itu, Bapak Yance Landukara (Kabid Ekonomi Bappeda Sumba Tengah) yang hadir mewakili Pemda Sumba Tengah mengungkapkan bahwa Pemda sangat terbantu dengan adanya bimbingan teknis yang dilaksanakan lewat kegiatan PmaP2. Bahkan untuk kegiatan PmaP5 terkait penegasan batas desa sudah didukung oleh Peraturan Bupati, bertepatan dengan moment pelaksanaan Musrenbangkec (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan) maka isu ini bisa dimasukkan untuk menjadi salah satu pembahasan karena dalam Musren di berbagi level mulai dari desa sampai kabupaten juga merupakan ruang sinergi antara Pemda dengan para penerima hibah dan masyarakat luas.

Untuk Kabupaten Sumba Barat, menurut Wakil Bupati Bapak Marthen Ngailu Toni, SP, salah satu dukungan Pemda terhadap proyek Kemakmuran Hijau adalah lewat pembentukan Tim Koordinasi Program Kemakmuran Hijau di Sumba Barat yang telah bekerja sejak tahun 2012. Ada sekitar 9 proyek yang diimplementasikan oleh para penerima hibah di Kabupaten Sumba Barat, 4 proyek untuk level desa dan 5 proyek untuk level Kabupaten.
Sementara Bapak Gerald Haling Palekahelu, SH (Assisten Perekonomian dan Pembangunan) yang hadir mewakili Pemda Sumba Timur, menngatakan bahwa program Kemakmuran Hijau telah memperkuat akses masyarakat untuk Energi Baru Terbarukan (EBT)  dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Singkatnya semua kegiatan yang dilaksanakan telah sejalan dengan program yang ada di Kabupaten maupun Propinsi. Dukungan Pemda dalam waktu dekat berupa  pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang didukung oleh MCAI karena berada di dalam kawasan hutan lindung serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Hambapraing untuk membantu meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini baru sebesar 42 persen.

Selesai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi overview yang difasilitasi oleh Bapak Wawan Heryawan selaku National Relationship Manager (NRM) - MCA Indonesia, dimana perwakilan dari sekitar 18 pelaksana hibah di Pulau Sumba diminta untuk menyampaikan capaian dan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan proyek, dengan harapan akan ada masukan-masukan dari Pemda, penerima hibah, konsultan  serta rumusan konstruktif terkait pembelajaran maupun hal-hal yang akan dilakukan bersama kedepannya. Selain itu ruang ini juga diharapkan dapat menginisasi “ownership” dari Pemda dan keberlanjutan setelah proyek berakhir pada Desember 2017 nanti serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat bahkan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi secara luas.
Dalam sesi ini juga ada diskusi kelompok dengan membagi peserta menjadi 2 kelompok. 1 kelompok membahas tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan energi baru terbarukan dan 1 kelompok lagi membahas tentang perencanaan tata guna lahan partisipatif. Dalam sesi tanya jawab secara umum tanggapan diberikan berupa apresiasi terhadap pelaksanaan proyek, verifikasi wilayah program, exit strategy untuk keberlanjutan proyek, mekanisme join monitoring (koordinasi penerima hibah dan Pemda) dan pelaporan aktifitas proyek secara reguler/bulanan, penegasan dukungan Pemda terhadap perijinan –perijinan yang dibutuhkan, misalnya dalam penegasan batas desa, kawasan hutan masyarakat maupun infrastruktur EBT.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini semakin membuka ruang koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi baik dari MCAI, Pemda Kabupaten dan Propinsi juga para penerima hibah. Dengan semakin dekatnya masa berakhir proyek Kemakmuran Hijau ini, maka sinergi menjadi kata kunci untuk terus bergerak bersama bagi semua pelaku pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di Pulau Sumba- NTT. “Waktu boleh terus bergerak, tetapi saya himbau kita semua untuk tetap menjaga spirit pemberdayaan di lapangan, jika ingin menghadirkan masyarakat yang sejahtera seutuhnya” ungkap Bapak Tri Nugroho selaku Associate Director, Community-based Natural Resources Management MCA-Indonesia di penghujung kegiatan.