Pemerintah Indonesia melalui amanat Undang Undang wajib mengelola bumi, air, dan kandungan yang ada di dalamnya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Namun di sisi lain pengelolaan untuk kemakmuran masyarakat juga harus tetap menjaga kelestarian alamnya. Pengelolaan kekayaan bumi, air, dan kandungannya saat ini dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat, dan daerah harus mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan sumber daya dengan cara yang efisien pada saat kemajuan teknologi yang telah begitu pesat ada dihadapan kita, menjadi kebutuhan yang mendesak dan urgent.

Pertemuan di Provinsi Jambi pada bulan Oktober 2015, antara MCA Indonesia, para grantees dan stakeholder terkait di provinsi Jambi menegaskan bahwa perlu diterapkannya Green Planning and Green Budgeting untuk Prov Jambi (pidato pembukaan Wakil Bapeda Prov Jambi) untuk menjaga arah pembangunan menuju pembangunan yang sustainable.  Implementasi Green Planning dan Green Budgeting saat ini telah menjadi kebutuhan daerah. Perencanaan dan Anggaran yang berorientasi pada lingkungan haruslah didukung oleh informasi yang akurat dari level bawah yaitu desa sampai level provinsi.

Pertemuan di Buleleng pada bulan yang sama, juga mengisyaratkan jalannya perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan akan sangat efektif dan efisien jika didukung oleh informasi yang menggunakan Teknologi Informasi.

Konsorsium Hijau mengadakan Seminar Nasional dan Focus Group Discussion yang membahas arah dan peluang Management Information System di tingkat kabupaten/provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2016 di hotel Cavinton, Yogyakarta.

Seminar Nasional dan FGD dihadiri oleh Pandu Tanahair dari 16 desa dari 8 kabupaten, Area Manager Konsorsium Hijau, para pegiat desa, dan Manajemen Konsorsium Hijau. Seminar Nasional dilaksanakan dengan diseminasi kebijakan dari berbagai kementrian dan badan, diantaranya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipaparkan oleh Andreas Bondan, Kementrian Komunikasi dan Informatika oleh S Juliandri Simanungkalit, Kementrian Dalam Negeri oleh Bapak Imran,MA dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh bapak Poltak Hasiholan Hutabarat.  Seminar dilanjutkan dengan pemaparan praktek baik pengembangan dan implementasi MIS di lingkungan desa yaitu SIDEKA (Sistem Informasi Desa dan Kawasan) oleh Bapak Semuel A Pangerapan dari BP2DK, dan praktek baik pengelolaan MIS di desa yang dipaparkan oleh Kepala Desa Mandalamekar Bapak Yana Noviadi.

Seminar mendapatkan banyak informasi mengenai arah dan kebijakan kementrian,  dan beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan data di kementrian. Problem yang masih dihadapi adalah dalam konteks kualitas data, belum terintegrasinya sistem, banyak sistem yang masih redundan, dan data governance yang tidak jelas. Management Information System yang terintegrasi menjadi hal penting sebagai salah satu solusi untuk menjawab masalah diatas.

Seminar Nasional dilanjutkan dengan Focus Group Discussion dengan pemapar awal adalah wakil Bappeda/Kominfo dari 6 kabupaten peserta yaitu Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Lombok Tengah,  Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumba Timur,  dan Kabupaten Sumbar Barat. Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Mamuju terpaksa tidak dapat menghadirkan wakilnya di pertemuan karena alasan teknis. Focus Group Discussion dipandu oleh moderator Dr. Djoko Budiyanto dan didiskusikan dengan para specialist IT, yaitu : Prof. Dr. Suyoto, Benyamin Sinaga, M.Comp.Sc, Sigit Purnomo, MT, dan Irya Wisnubhadra, MT. Beberapa kebutuhan MIS di tingkat kabupaten mengemuka, kebutuhan diantaranya adalah kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur mengemuka ketika pembahasan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur. Hal tersebut selanjutnya di follow up dengan pengajuan desa tersebut dalam program broadband desa. (*IW*)

Sumber: http://konsorsiumhijau.org/berita/43-seminar-nasional-dan-focus-group-di...