Percepatan penggunaan energi bersih mensyaratkan kemauan politik dan langkah strategis. Pengembangan penggunaan energi baru terbarukan selama ini terkendala ketiadaan regulasi yang mendorong pelaku dan investor energi baru dan terbarukan.

Sesuai Kesepakatan Paris pada Konferensi Perubahan Iklim PBB, Desember 2015, dunia harus beralih pada energi bersih untuk memastikan kenaikan suhu bumi tetap pada kondisi nyaman untuk dihuni.

"Era batubara sudah lewat. Secepatnya harus ditinggalkan. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Negara-negara Asia Tenggara harus membangun dengan cara lebih berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara yang baru terpilih Januari lalu, Naderev Madla Saño, dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas, Senin (1/2).

Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Hindun Mulaika, mengatakan, "Yang membuat terkunci, tidak ada regulasi yang mendorong energi baru terbarukan (EBT) berkembang. Pemerintah Indonesia masih memperhitungkan kekuatan kapital di sektor pertambangan batubara dan kegiatan ekstraktif." Saat ini, Indonesia berencana membangun 35.000 megawatt pembangkit tenaga listrik, sekitar 50 persennya menggunakan batubara.

Penelitian Greenpeace dan Universitas Harvard, kata Hindun, partikel polutan batubara menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 orang per tahun di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, setidaknya dibutuhkan empat langkah guna mempercepat perpindahan basis energi ke EBT. Pertama, perbaikan standardisasi PLTU agar tingkat emisi dan polusi ditekan. Kedua, alih teknologi bersih. "Jangan hanya jadi pasar karena akan jadi lebih murah juga," katanya. Ketiga, pendanaan, serta yang keempat kapasitas birokrasi terkait regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Semua perhitungan ada di depan mata.

Di tengah kondisi saat ini, percepatan EBT memerlukan edukasi kepada masyarakat, di antaranya soal dampak negatif PLTU dengan batubara. Lebih penting lagi, kemauan politik pemerintah. (ISW)

Source: http://print.kompas.com/baca/2016/02/06/Lagi-lagi-Soal-Kemauan-Politik