Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat adalah salah satu isu dalam pembangunan rendah karbon yang menjadi perhatian utama Aktivitas Pengetahuan Hijau – Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki  pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  tingkat grass root atau pada tingkatan komunitas, serta mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan   oleh   masyarakat,   dalam   rangka   perbaikan   ekonomi   rumah   tangga, peningkatan produktivitas usaha kecil dan pembangunan ekonomi lokal.
Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat memiliki berbagai dimensi, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan, pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan, pengelolaan pertanian yang mendukung perikehidupan masyarakat sekaligus pembangunan ekonominya melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah mereka dengan tidak merusak alam/ekosistem dan secara berkelanjutan.

Yayasan BaKTI sebagai pengelola pengetahuan (knowledge manager) dari seluruh Aktivitas Pengetahuan Hijau Hibah Kemakmuran Hijau MCA – Indonesia yang bekerja di 4 provinsi yakni di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jambi. Salah satu bagian dari aktivitas pengelolaan pengetahuan adalah Film Dokumenter untuk mendokumentasikan isu-isu dalam pembangunan rendah karbon, dan kali ini BaKTI mengangkat tema pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dengan lokasi kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumba. Film berdurasi 20 menit ini mengajak penonton untuk melihat beberapa praktik/inisiatif pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang dilakukan dengan swadaya. Termasuk di dalamnya menanam pohon dan menjaga hutan, menyediakan sistem informasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berbasis web dan aplikasi, pengelolaan serta pemanfaatan sampah, bertani secara organik di lahan kering, dan memanfaatkan limbah dari pengolahan energi terbarukan. Film yang berjudul “Kita, Alam dan Masa Depan” diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penonton bahwa pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat tidak semata demi pelestarian alam tetapi juga mendatangkan manfaat ekonomi. Sebagai upaya diseminasi dan penyebarluasan informasi, BaKTI melaksanakan pemutaran dan diskusi film dokumenter di sembilan kabupaten yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Kabupaten Lombok Utara – NTB menjadi lokasi pertama pemutaran dan diskusi film yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016, bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan yang diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD terkait termasuk Bappeda, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan/P2K2P, Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah desa, dan LSM Gili Eco Trust.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi secara visual mengenai beberapa dimensi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, serta untuk ruang dialog saling berbagi pengalaman dan membangun sinergi dan koordinasi kegiatan pembangunan. Kabupaten Lombok Utara dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan kering,  beberapa program pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam berbasis seperti program perlindungan mata air dengan penanaman pohon juga telah dilakukan, berbeda dengan Lombok Tengah yang menanam trambesi, di Lombok Utara memilih menanam beringin dan bambu petung yang juga terbukti selain dapat menahan air dan longsor yang rawan terjadi di daerah ini. Selain itu, Pengelolaan Hutan Adat yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengelola sumber mata air dengan menerapkan awik-awik desa untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat membangun desa eko wisata  di Desa Pesut dengan mengelola potensi kekayaan sumberdaya alam dan sudah mulai berjalan, diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Terkait dengan Sistem Informasi Desa, sebanyak 33 desa di Lombok Utara telah melaksanakan Sistem Informasi Desa, memang masih perlu beberapa pembenahan khususnya data kependudukan harus valid. Peserta memberikan masukan agar film ini juga dapat didiseminasikan kepada masyarakat umum sebagai media pembelajaran, sehingga dapat mengadopsi/mereplikasi inisiatif yang diangkat dalam film ini dan selain itu ke depan diharapkan dapat memperlihatkan proses dari awal dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sehingga bisa menjadi lebih komprehensif. Dari sisi pemerintah, film ini menjadi referensi agar program pemerintah bisa saling bersinergi satu sama lain. Peserta mengapresiasi film yang didokumentasikan oleh BaKTI dan meminta ke depan juga bisa mengangkat inisiatif dari Lombok Utara.