Lombok Barat menjadi kabupaten perluasan kegiatan proyek Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). Salah satu bentuk kegiatan yang ada di kabupaten ini adalah Participatory Mapping and Planning (PMaP) bagian 6 yang fokus pada penetapan dan penegasan batas desa. Penetapan dan penegasan batas desa menjadi hal yang terpenting kaitannya dengan pembangunan desa. Batas desa merupakan suatu bentuk kepastian yang terpenting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya. Pada kenyataanya lebih dari 70 ribu jumlah desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia belum memiliki batas desa dan hanya sebagian kecil yang yang telah ditetapkan dan ditegaskan.

Mengingat hal ini sangat penting guna mendapatkan kepastian ruang, MCA Indonesia dibantu oleh konsultan ABT Associates berupaya mengadakan kegiatan awal di tingkat kabupaten  dalam bentuk lokakarya. Lokakarya penetapan dan penegasan batas desa ini diselenggarakan di Aula kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Lombok Barat pada tanggal 14-15 Juni 2017. Tujuan kegiatan lokakarya ini yaitu mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan selain itu guna menyamakan persepsi TPPBD. Sebagai bagian dari persiapan di tingkat lapangan, tim pelaksana bekerjasama dengan TPPBD melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana tindak lanjut kegiatan dan mekanisme koordinasi. Dalam pertemuan ini disampaikan tata cara PPBD, sesuai dengan Permendagri  No.45 tahun 2016. Dalam pertemuan ini juga disampaikan apa saja rencana kerja PPBD.

Untuk membuka acara ini hadir kepala Bappeda, dalam sambutannya beliau mengungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak yang mau membantu, dalam hal ini MCA Indonesia yang memberikan Lombok Barat ruang dalam proyek ini. Upaya yang dilakukan MCA Indonesia beserta tim konsultan yang akan bekerja di daerah ini merupakan langkah awal guna membangun suatu daerah. Karena banyak desa yang memiliki segudang potensi baik hasil hutan, pertanian dan pariwisata, akan tetapi pembangunan terkendala oleh batas wilayah.
Ditambahkan lagi oleh kepala Bappeda, bahwa banyaknya investor yang mau berinvestasi di desa tidak sedikit terkendala oleh permasalahan batas desa kaitannya dengan perizinan, sehingga pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat juga mengalami keterlambatan. Jika batas desa atau wilayah sudah jelas dengan mudahnya para investor akan berdatangan. Rencana detail tata ruang tidak hanya diperlukan tapi sangat dibutuhkan dan memiliki peran dalam RTRW kabupaten.

Jika batas desa sudah rampung dikerjakan oleh MCA Indonesia lewat konsultan yang bekerja diharapkan membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki batas desa.
Dengan adanya batas desa yang secara administratif sudah terbentuk maka ini menjadi daya tarik bagi pengembangan pembangunan terutama prekonomian dan mengurangi pengangguran yang ada di kabupaten Lombok Barat. Jika ada sesuatu yang kurang baik misalnya terjadi konflik akibat perebutan batas desa maka ini berdampak bagi pengembangan desa. Dua kecamatan yang menjadi lokasi kerja PMaP 6 yaitu Lingsar dan Narmada merupakan daerah strategis yang memiliki potensi baik sumberdaya alamnya maupun potensi yang lainnya.
Hadirnya kegiatan PMaP 6 ini sebagai upaya memberikan kepastian ruang dalam hal memberikan data. Penetapan dan penegasan batas desa ini memberikan dampak selain ada kepastian wilayah juga dapat mampu mengidentifikasi potensi sumber daya desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari terlebih ketika desa sudah mulai mengadakan pembangunan.