PETUAH sebagai salah satu penerima hibah pada jendela pengetahuan hijau proyek MCA-I, kembali mengadakan kegiatan pada tanggal 28 Februari 2017 di Hotel d’Maleo untuk mengumpulkan Lesson Learned dan Best Practice yang dihasilkan oleh mitra-mitra Pengetahuan Hijau. Melalui kegiatan ini PETUAH juga memfasilitasi aktivitas untuk Peningkatan Kapasitas Stakeholder Lokal dalam Memformulasikan Draft Platform Inovasi. Kegiatan pengumpulan informasi ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)

Tujuan kegiatan ini adalah mengumpulkan informasi yang pada akhirnya dipergunakan untuk merevisi dokumen produk pengetahuan sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan hijau yang dikumpulkan untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan tentang potensi terbaik yang dibutuhkan oleh proyek kemakmuran hijau dan juga bagi masyarakat penerima manfaat di daerah sasaran. Ouputnya yang dharapkan adalah kontribusi kepada pemangku kepentingan terkait persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta diseminasi maupun replikasi produk pengetahuan dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kontribusi/diseminasi dan replikasi terhadap pelaksanaan praktik masyarakat yang kemudian disinkronkankan dengan SIDa (Sistem Inovasi Daerah) di wilayah yang ditargetkan dari proyek kemakmuran hijau MCA-I.

Untuk mencapai tujuan, Kegiatan FGD ini diperkaya dengan hadirnya beberapa penerima hibah dari proyek kemakmuran hijau MCA-I diantaranya Konsorsium Pembangunan Hijau Mamuju (KPHM), Konsorsium Pengelolaan Sumber Dayaalam Berbasis Masyarakat-Mamuju (PSDABM-M), serta Konsorsium Perhutanan Sosial. Sehari sebelumnya PETUAH mengadakan kunjungan ke tiga konsorsium tersebut untuk berdiskusi tentang pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan proyek.

Menurut Dr. Syamsu Rijal, selaku Program Manager PETUAH salah satu contoh kemajuan dari proyek yang dikerjakan PSDABM-M adalah telah menghasilkan empat buah modul mengenai budidaya rotan yang siap cetak. Modul ini dapat di-share melalui Green Knowladge Managment Information System (GKMIS). Sistem ini merupakan salah satu server yang dapat diakses untuk melihat berbagai pembelajaran pengetahuan dari proyek kemakmuran hijau MCA-I yang bukan hanya diperuntukkan pada wilayah kajian PETUAH, namun juga untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia.

Dari hasil diskusi diketahui beberapa tantangan yang dihadapi oleh penerima hibah. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Sitti Aminah dari KPHM. Dalam menjalakan proyek ini, KPHM diperhadapkan pada masalah sosial, di antaranya ada kesan kurang kepercayaan dari masyarakat karena mereka trauma dengan program yang sebelumnya, yakni pengalaman beredarnya banyak bibit di masyarakat  namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Namun tantangan yang utama adalah masyarakat khususnya yang tergabung dalam kelompok tani yang menjadi intervensi program belum semua menyadari akan pentingnya pengetahuan yang diberikan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Tantangan lain disampaikan oleh Nurdin Daya dari PSDBM-M, yakni perlunya dukungan dari pemerintah daerah utamanya terkait soal perizinan. Perizinan ini cukup memakan waktu dalam pengurusannya, sementara di sisi lain proyek PSDABM ini akan berakhir kontraknya di bulan Desember 2017. Selain itu pula diperlukan dukungan dari KPHP Karama dan Pokja Perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan bukan kayu (rotan), Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam hal pemasaran rotan, pemerintah desa dalam keberlanjutan kelembagaan serta dukungan Bappeda  demi kelancaran program kedepannya.

Konsorsium Perhutanan Sosial melalui perwakilannya, Moh. Zain Sutrisno menyampaikan perlunya dukungan peta penegasan wilayah Kalumpang dan Tapalang, peta informasi konsesi pertambangan Kabupaten Mamuju. Hal ini dibutuhkan guna membantu proses percepatan perhutanan sosial yang meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan adanya Surat Keputusan (SK) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan diajukan. Keterlibatan pemerintah juga sangat diharapkan dalam proses peningkatan kapasitas seperti dalam pelatihan-pelatihan, studi banding, penguatan kelembagaan, perluasan jaringan pemasaran, perlindungan situs budaya yang rentan terhadap kerusakan. Selain itu perlu ada penghargaan bagi desa atau lembaga  yang memiliki prestasi dalam mendukung daya dukung hutan untuk mengurangi kerusakan hutan. Selain dukungan pemerintah maupun masyarakat diperlukan pula suatu intitusi yang dapat menangani masalah konflik sosial khususnya masalah hutan, dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial yang sudah terbentuk di Sulawesi Barat bisa mengambil peran tersebut karena berbicara perhutanan sosial bukan hanya pada bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat namun juga perlu  mengatasi masalah sosial termasuk penyelesaian konflik sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai utamanya kesejahteraan masyarakat.

Diakhir acara Dr. Syamsu Rijal mengharapkan adanya sharing pengalaman melalui tulisan yang nantinya dapat disebarluaskan. Penting pula membicarakan upaya keberlanjutan sehingga tidak berhenti saat proyek MCA-I berakhir. Oleh karena itu diharapkan sumbang saran atau ide jika selanjutnya PETUAH mengharapkan partisipasi dari para penerima hibah di kegiatan-kegiatan selanjutnya.