Green Budgeting adalah paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan yang mendukungnya. Sehingga, apapun yang ada di belanja dan pendapatan pemerintah diupayakan untuk memenuhi prinsip kelestarian lingkungan. Secara umum  green budgeting adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan sustainable development dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip sustainability secara financial, social, dan environmental.

Meskipun sudah dimasukkan dalam RPJMN, gagasan Green Budgeting masih tergolong hal baru, terutama bagi pemerintah daerah, untuk itu diperlukan komitmen bersama, pendampingan, agar penerapannya sesuai yang diharapkan.

Karenanya sebagai Pengelola Pengetahuan di Program Pengetahuan Hijau MCA-Indonesia, BaKTI melaksanakan Diskusi Praktik Cerdas dengan tema “Pentingnya Pemahaman Green Budgeting dalam Penyusunan Anggaran Daerah untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Hidup” pada tanggal 18 Februari 2016 di Hotel D' Maleo, Mamuju Sulawesi Barat.

Tujuan dari pelaksanaan dikskusi ini adalah untuk berbagi informasi mengenai konsep Green Budgeting dan bagaimana penerapannya, sebagai ajang curah ide dan bertukar solusi mengenai perkembangan pembangunan rendah karbon, khususnya di Sulawesi Barat.

Mengawali kegiatan diskusi, Bapak Ir. H. Muh. Aksan, Kabid Fisik dan Prasarana (FISPRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan mengenai Program MCA-Indonesia di Sulawesi Barat, mengingat masih banyak stakeholder di Sulbar, termasuk SKPD-SKPD yang belum mengetahui program ini.
Program MCA-Indonesia sudah masuk di Sulbar sejak tahun 2013 dengan wilayah kerja di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Semua usulan untuk kegiatan program datang dari kelompok masyarakat dan LSM bukan pemerintah daerah, peran Bappeda dalam program ini adalah sebelah wakil ketua tim Koordinasi.

Terkait Pembangunan yang rendah emisi karbon, Sulbar telah mendukung komitmen pemerintah pusat melalui Peraturan Gubernur no.28 tahun 2012 tentang “Rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK) Provinsi Sulawesi Barat”.
Bapak Aksan menutup presentasinya dengan menjelaskan bahwa Pergub di atas telah diterjemahkan ke dalam setiap sector pembangunan di Sulbar. Misalnya di Sektor Energi,  bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi  kita dengan tidak lagi berpangku pada sumber energi daya fosil, namun mencoba mencari sumber-sumber energy baru terbarukan.

Ibu Riatu M. Qibthiyyah, P.hD, selaku ketua Program Green Budgeting dari LPEM-FEB UI, sebagai Narasumber utama Diskusi Praktik Cerdas selanjutnya menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud Green Budgheting, apa latar belakang dari program ini dan bagaimana penerapannya di Indonesia.

“Proses penganggaran hijau adalah upaya untuk mencapai tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial, yang terintegrasi dalam dokumen kebijakan tungga”.

Faktor Pendukung diterapkannya konsep Green Budgeting, antara lain:

• Komitmen politik dan dokumen pendukung perencanaan.
• Memasukkan isu lingkungan dalam dokumen perencanaan dan anggaran
• Menghubungkan tujuan nasional jangka panjang untuk pertumbuhan hijau
• Sasaran lingkungan diintegrasikan ke dalam rencana dokumen yang mengikat secara hukum. Dalam beberapa kasus, seperti di Cina, Vietnam, dan Kamboja, target lingkungan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan ekonomi jangka menengah (biasanya rencana 5 tahun).
• Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan sasaran. integrasi nasional dan sub-nasional mungkin memerlukan insentif, pengembangan kapasitas, aksi bersama dan komunikasi (GBPP 2014)
• Keberadaan unit atau badan (champion agency) sebagai lembaga koordinasi.

Kegiatan diskusi diakhiri dengan tanggapan dan pertanyaan dari peserta diskusi yang umumnya masih awam soal Green Budgeting yang sebelumnya dipetakan oleh Moderator Luna Vidya. 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari SKPD se-Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kabupaten Mamuju, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulbar, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga media cetak Radar Sulbar