JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik berskala kecil di daerah tertinggal sering terkendala oleh ketersediaan sumber energi yang belum konsisten. Melalui dana desa, pemerintah daerah dapat mengajukan alokasi modal untuk membangun ketersediaan energi secara berkelanjutan.

Demikian mengemuka dalam Green News Cafe "Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat", di Jakarta, Kamis (29/9). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti).

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maritje Hutapea mengatakan, beberapa proyek infrastruktur pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) bantuan Kementerian ESDM mangkrak karena tidak dikelola dengan baik.

Perlu ada pendampingan kepada masyarakat dengan mengarahkan ketersediaan energi untuk memicu kegiatan produktif, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga. "Peran lembaga pengelola sangat penting untuk mengajak masyarakat mau membayar iuran perawatan dan menumbuhkan rasa memiliki fasilitas," kata Maritje.

Tahun ini, Kementerian ESDM menggelontorkan Rp 1 triliun untuk infrastruktur pembangkit tenaga listrik EBT melalui dana alokasi khusus. Pengembangan EBT memerlukan investasi Rp 1.600 triliun. Perlu ada sumber dana lain untuk membangun infrastruktur EBT karena anggaran negara terbatas.

Di Indonesia terdapat sekitar 6.250 desa yang belum mendapat akses listrik dari total 74.754 desa. Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT yang berasal dari tenaga air, biogas, angin, dan limbah dinilai dapat meningkatkan daya ungkit ekonomi desa jika disesuaikan dengan potensi produk sumber daya daerah.

Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Suprapedi mengatakan, dana desa yang bertujuan meningkatkan roda ekonomi di daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangkit listrik EBT. Pihaknya telah membuat rambu-rambu pengajuan alokasi dana yang dapat dibuat saat musyawarah

"Sangat dimungkinkan untuk direalisasikan. Yang terpenting disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi yang dibangun, juga memperhatikan skala potensi ekonominya," kata Suprapedi.

Di satu sisi, Suprapedi masih khawatir terhadap keberlanjutan konsumsi energi listrik EBT di desa yang mungkin akan terkendala. Pendamping desa dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat tentang ketahanan energi yang berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemda, desa, swasta, dan masyarakat akan memperkuat pengelolaan ketersediaan listrik dari EBT secara berkelanjutan.

Kesejahteraan

Di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, kesuksesan pembangunan pembangkit listrik EBT telah mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu Yusmar mengatakan, pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 1 megawatt telah digunakan oleh lebih dari 22.300 warga di tiga desa sejak beroperasi pada 2014. Jumlah pengguna terus meningkat yang selaras dengan peningkatan konsumsi listrik di wilayah itu.

Melalui bantuan pembangunan fasilitas oleh Kementerian ESDM dan peran masyarakat yang kuat, keberlanjutan ketersediaan energi dapat membuka peluang usaha di kalangan masyarakat hingga malam hari. Saat ini, pembangkit di Rokan Hulu dikelola oleh badan usaha milik desa dengan tenaga kerja 50 orang.

Sementara itu, GE Power mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk memacu peningkatan kapasitas listrik Indonesia. Akuisisi terhadap Alstom membuat korporasi itu kian percaya diri menyediakan layanan ketenagalistrikan yang terintegrasi.

"Setelah mengakuisisi Alstom setahun silam, kami merasakan dampak portofolio bisnis yang lebih besar. Kami menjadi mampu menyediakan variasi layanan yang lebih mutakhir," ujar Sales Account Director Power Services GE Power Indonesia I Putu Satria dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. (C07/C08/JOG)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/ekonomi/sektor-riil/2016/09/30/Dana-Desa-un...