Pemerintah Indonesia melalui amanat Undang-Undang wajib mengelola bumi, air, dan kandungan yang ada di dalamnya sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Namun di sisi lain pengelolaan untuk kemakmuran masyarakat juga harus tetap menjaga kelestarian alamnya. Pengelolaan kekayaan bumi, air, dan kandungannya saat ini dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Pemerintah pusat, dan daerah harus mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan sumber daya dengan cara yang efisien pada saat kemajuan teknologi yang telah begitu pesat ada dihadapan kita, menjadi kebutuhan yang mendesak dan urgent.
Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi dari level paling bawah sampai level tertinggi pengambil keputusan tentu membutuhkan informasi. Di titik inilah selanjutnya kebutuhan akan sistem yang dapat mengelola informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan. Sistem tersebut selanjutnya disebut dengan Management Information System (MIS). Management Information System (MIS) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM), adalah sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengelola informasi. Informasi diharapkan dapat mengalir dengan baik di seluruh elemen organisasi.
Pembangunan SIM yang baik harus dilaksanakan dengan metodologi yang benar. Salah satu metodologi pembangunan SIM yang banyak digunakan adalah metodologi yang disebut dengan System Development Life Cycle / SDLC (Mc Leod, 1995). Pembangunan SIM memerlukan peran aktifsemua stakeholder, seperti: manajemen organisasi, pengguna/operator, dan tim pengembang SI. Manajemen organisasi haruslah berperan aktif dalam pembangunan SIM karena pada dasarnya manajemen organisasilah pemilik SIM dan pengguna utama dari SIM. Agar pembangunan dan penggunaan SIM optimal maka diperlukan kemauan politik (political will) yang kuat dari manajemen. Tanpa political will yang kuat SIM mungkin hanya akan digunakan hanya pada tahun pertama implementasi dan setelah itu tidak digunakan. Political will bisa dilakukan dengan membuat Surat Keputusan mengikat untuk menggunakan SIM dan memberikan reward dan punishment yang berhubungan dengan penggunaan SIM. Reward bisa dalam bentuk insentif kepada pengguna/pegawai jika aktif menggunakan SIM dalam melakukan pekerjaannya.
Fase pertama pengembangan adalah analisis kebutuhan/need assessment MIS. Analisis kebutuhan tentu tidak dapat terlepas dari kondisi eksternal dan internal dari organisasi dan best practices yang saat ini, dan masalah kebijakan pemerintah. Kondisi eksternal dan internal organisasi terkait dengan sumber daya yang ada di organisasi. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan aturan hukum pada instansi pemerintah yang kompeten. Selain itu best practices menjadi hal penting untuk implementasi karena dari best practices inilah contoh sukses dapat direplikasi.

Fase pertama pengembangan SIM dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan Seminar Nasional/Focus Group Discussion untuk mengetahui kondisi existing di daerah. Seminar ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2016. Kondisi existing daerah telah dipaparkan dan beberapa kebutuhan telah dipaparkan. Draft laporan need assessment dari daerah sedang dalam proses penyusunan. Fase berikutnya, draft laporan akan dikonfirmasikan ke daerah dalam bentuk FGD ke 2. Sebagai kelanjutan kegiatan FGD sebelumnya bertempat di Kantor Bappeda Muaro Jambi tanggal 23 Maret lalu, Konsorsium Hijau melaksanakan Focus Group Discussion Kebutuhan Management Information System di Provincial/District Level dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkonfirmasi kondisi existing tentang SIM di Kabupaten Muaro Jambi serta untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mengenai SIM di Kabupaten Muaro Jambi. FGD yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari perwakilan Bappeda Kab. Muaro Jambi, pandu tanahair, pemerintah desa Kasang Lopak Alai, dan pemerintah kecamatan Sungai Gelam dan tim Konsorsium Hijau sendiri. Dalam presentasi Bapak Irya Wisnubadra selaku manajer IT Konsorsium Hijau menjelaskan mengenai pentingnya SIM, contoh penarikan dan pengisian data, dan contoh sideka yang telah dibuat di beberapa desa di Indonesia. Setelah presentasi dilakukan diskusi dilanjutkan dengan diskusi terarah dengan menjawab kuisioner FGD yang telah dibagikan sebelumnya. Output dari kegiatan FGD Kebutuhan SIM di Kabupaten Muaro Jambi adalah data yang didapat dari kuisioner yang diisi oleh peserta FGD dan Kesepakatan bersama antara BAPPEDA dan Konsorsium Hijau mengenai implementasi SIM di Kabupaten Muaro Jambi. Beberapa masukan penting dari peserta yang hadir diantaranya adalah perlu adanya integrasi sistem antara SKPD sehingga data yang ada di SKPD dapat diintegrasikan menjadi satu database di BAPPEDA selain itu implementasi SIM di tingkat kabupaten membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar dapat digunakan dengan efektif dan terjaga keberlanjutannya. Nantinya selain data dari BPS, data MIS ini juga akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat keputusan mengenai pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.