Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi oleh Blue Carbon Consortium (BCC) kini sudah memasuki kuartal ketiga. Pencapaian kegiatan pada kuartal sebelumnya (dua) sudah termuat dalam laporan. Sebagai tindak lanjut terlaksananya kegiatan di kuartal dua, BCC mengadakan rapat koordinasi guna penyampaian hasil kegiatan pada kuartal kedua yang telah terlaksana mulai dari level provinsi dan tiap kabupaten program (Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur).
Rapat yang diselenggarakan mulai tanggal 26 – 28 April 2016 merupakan suatu bentuk implementasi dari  akuntabilitas dan transparansi informasi  sebagai dukungan BCC. Dalam kegiatan Rapat pada kuartal ke tiga ini dilaksanakan berbeda dengan rapat-rapat yang telah diadakan, karena dilaksanakan secara serial mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dengan cara mengunjungi langsung di tiap kabupaten yang menjadi lokasi proyek. SKPD yang  menjadi tujuan dalam rapat koordinasi ini adalah BAPPEDA dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).

Dalam rapat yang di sampaikan oleh Zulhamsyah Imran menginformasikan kegiatan yang telah diselesaikan terutama dalam menyelesaikan laporan pendahuluan dan entri data tapi belum ketahap analisis dari hasil pengumpulan hasil kuisioner didesa. Dan melakukan FGD ditingkat Desa. Dari kegitan ini akan didapatkan informasi terkait kelayakan ekonomi dengan kriteria rendah emisi. Dari feasibility study (FS) ini akan didapatkan kelayakan yang berbasis rumah tangga atau komunal. Aktivitas di desa target kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Dari hasil kuartal dua ini menghasilkan modul terkait kajian lingkungan hidup dalam hal ini kaitannya dengan rendah emisi di wilayah pesisir dan modul pemilihan target prioritas konservasi termasuk nilai konservasi tinggi.

Dalam rencana kegiatan kuartal ketiga penyampaian informasi rencana persiapan rapat Forum Multi Pihak (FMP) dan pembentukan Tim KLHS-SPRE/ SEA LEADS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten lokasi proyek. Rencana kedepannya akan pembentukan Forum Multi Pihak (FMP). Dalam FMP ini diharapkan adanya pertukaran isu-isu terkait pengetahuan rendah emisi dalam rangka pembangunan di daerah pesisir dilokasi target kegiatan. Dalam FMS ini melibatkan baik pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, LSM maupun dari kalangan akedemik. Dalam FMP ini dapat memberikan kontribusi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis–Strategi Pembangunan Rendah Emisi (KLHS-SPRE) dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan perlu tindak pengajiannya.
Di Indonesia, Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) atau dikenal dengan Low Emission Development Strategy  (LEDS) menjadi perhatian dalam rangka penurunan dari efek gas rumah kaca yang berkelanjutan khususnya di wilayah pesisir. Oleh karena itu menjelang akhir  kuartal ke dua kemarin, BCC mengadakan Workshop terkait SPRE guna membuka pengetahuan dari level desa yang diadakan di Bali.

Selain meyiapkan rapat FMP, BCC juga menyediakan fasilitas GIS infrastruktur data daerah, dalam persiapan awal perlu melakukan Assessment guna mengetahuai kondisi pengolahan data yang ada di beberapa SKPD terutama di Bappeda dan DKP tujuannya untuk meningkatkan kapasitas aparatur terkait pengelolaan data spasial. Selain itu akan menyiapakan modul  training tujuannya untuk pengelolaan dan mempromosikan perencanaan dan praktik-praktik pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir. Rencana modul pelatihan yang akan dihasilkan berupa Modul KLHS-SPRE, Jaringan Data Geospasial dan Dasar Sistem Informasi Geografis. GIS ini dibuat untuk mendukung kepentingan KLHS dan beberapa rencana yang diintegrasikan dengan kegiatan rendah emisi.