Kami mencoba mendorong mitra-mitra penerima hibah melakukan pendampingan serta riset bagaimana memberikan pengetahuan hijau... 

Tambolaka, NTT (ANTARA Sulsel) - Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) berinvestasi sosial dengan mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan guna mencerdaskan masyarakat pesisir dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di bidang kelautan.

"Kami mencoba mendorong mitra-mitra penerima hibah melakukan pendampingan serta riset bagaimana memberikan pengetahuan hijau termasuk membantu pemerintah melakukan sosialisasi potensi pengembangan pesisir di sumba," sebut District Relationship Manager Proyek Kemakmuran Hijau MCA Indonesia untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Stefanus Segu di Tambolaka, NTT, Jumat.

Ia menyebutkan pengembangan potensi pesisir di Pulau Sumba belakangan ini mengalami tantangan yang cukup besar. Beralihnya status kepemilihkan lahan pesisir dari penduduk lokal ke investor lokal maupun asing di pulau sumba khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Selain itu beberapa program pembangunan Pemerintah Kabupaten, khususnya program terkait pelestarian lingkungan, terkendala minimnya dukungan dari masyarakat pesisir yang kini lahannya telah beralih kepemilikan.

Sementara pada sisi lainnya, investor yang sudah terlanjur memiliki dan menguasai kawasan pesisir perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal praktis yang bisa dilakukan dengan pola-pola pembangunan rendah emisi di pesisir.

Guna mendorong perubahan kebijakan publik, kata dia MCAI melalui mitra-mitranya terus melakukan upaya dengan memberikan pendidikan ke masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya pesisir sumba agar pembangunan Indonesia dilakukan dengan cara berkelanjutan.

"Ada indikasi kuat mafia tanah bermain membeli tanah masyarakat kemudian dijadikan agunan, Sebab keterbatasan pendidikan akhirnya masyarakat mau dibujuk menjual harta mereka ditambah konflik horizontal sering terjadi. Namun kami berupaya memberikan jalan keluar," katanya.

Menurut Stefanus selain potensi wisata, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan potensi sumberdaya pesisir Sumba. Upaya tersebut seperti budidaya rumput laut, penanaman mangrove, pengolahan abon ikan, atau pembuatan garam yang masih berkonsep tradisional.

Kendati lahan pesisir dimiliki investor, MCAI mendorong Pemda yang saat ini sedang melakukan revisi perencanaan tata ruang atau RTRW untuk memprioritaskan kelestarian alam lingkungan guna menjamin daya dukung lingkungan atas sumber daya yang dikelola.

Mengingat banyak kawasan pesisir telah mengalami tekanan ekologi yang semakin parah dan kompleks, yakni pencemaran, over eksploitasi sumber daya alam dan pengikisan keanekaragaman hayati, degradasi fisik habitat pesisir, maupun konflik penggunaan ruang dan sumberdaya.

"Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan adalah hal mutlak di lakukan pemerintah Sumba karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus difikirkan pemerintah setempat," tambanhnya.

Diketahui MCAI juga bekerja sama dengan lembaga Blue Carbon Consortium (BCC). Konsorsium ini merupakan wadah kerja sama antara Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian (PKSPL IPB) dan juga mengadeng Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA).

Secara terpisah Manager Pengembangan Kapasitas dan Kesadaran BCC Warintoko menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan riset dan survei di sejumlah desa di Kabupaten Sumba Daya Barat terkait pada pembangunan rendah emisi.

Tujuannya kata dia, meningkatkan pengetahuan dan praktek cerdas dalam mendukung intergrasi, strategi pembangunan rendah emisi dalam pengelolaan, perencanaan dan praktek tata kelola sumber daya pesisir.

"Saat ini ada dua desa di Sumba Barat Daya masuk dalam KAP survey yakni Desa Pero Konda Kecamatan Kodi dan Desa Wainyapu Kecamatan Kodi Balaghar. Ini berdasarkan hasil skoring termasuk rekomendasi Pemda setempat," katanya.

Dua daerah tersebut akan dilakukan transfer pengetahuan mengingat Desa Pero Konda merupakan penghasil terbesar hasil laut seperti cumi-cumi dan Desa Wainyapu punya situs budaya, serta potensi geo fisik dan hasil rumput laut yang sangat baik.

"Proyek ini bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa potensi pesisir sangat besar untuk dikelola, mulai wisata bahari, pengetahuan pembuatan garam dengan emisi rendah tidak lagi dimasak, pengetahuan pengelolaan rumput laut, pemberdayaan penyu, termasuk pemberdayaan lahan kering perkebunan serta beberapa lainnya," ucap dia.

Warintako menambahkan ada empat outcome (hasil) diharapkan dapat dicapai seperti sistem dan fasilitas pengelolaa pengetahuan untuk mengindetifikasi, sintesis, mengkodifikasikan berbagai pengetahuan yang dikembangkan selanjutnya digunakan pemerintah daerah, forum multi stakeholder guna perencanaan pembangunan wilayah pesisir.

Selanjutnya perencanaan tata ruang pembangunan wilayah pesisir dan peraturan pendukung di level daerah dan desa diintegrasikan dengan rekomendasi dari KLHS-SPRE.
Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keahlian aparat pemerintah daerah, perwakilan desa, dan kelompok masyarakat dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor rencana pembangunan wilayah pesisir rendah emisi.

Dan terakhir penggunaan serta praktek pengelolaan sumber daya pesisir rendah emisi dapat meningkat dan merata di setiap desa dan di kabupaten-kabupan yang menjadi sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan pesisir telah diamanahkan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 jo Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil termasuk rencana strategis, rencana zonasi, pengelolaan dan rencana aksi.

Sumber : http://makassar.antaranews.com/berita/72390/mca-indonesia-dorong-cerdask...