“Banyak hal yang sebenarnya dapat kita selesaikan dengan segera dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun karena kita miskin informasi, penyelesaian tugas seringkali terlambat ”, demikian kalimat pembuka yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, pada kegiatan FGD Kebutuhan Management Information System yang diselenggarakan oleh Konsorsium Hijau pada tanggal 12 Maret 2016 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur. FGD ini dihadiri oleh SKPD terkait seperti Bappeda, Humas/Protokol Setda Lombok Timur, Pusat Data Elektronik (PDE) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Lombok Timur. Selain itu hadir juga Kapala Desa masing-masing lokasi dampingan beserta calon operator di level desa.
FGD Management Information System (MIS) ini bertujuan untuk pemetaan kondisi awal (existing) manejemen informasi yang sudah ada di daerah untuk selanjutnya ditentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan oleh Konsorsium Hijau.  Pada dasarnya setiap daerah (provinsi, Kabupaten/kota) di seluruh Indonesia telah mengembangkan SIPD (Sistim Informasi Pembangunan Daerah) sebagai wujud pelaksanaan Permendagri No.08 Tahun 2014. Pada Permendagri tersebut Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.  Termasuk juga Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan amanat Permendagri tersebut, namun masih off line dan hanya terkoneksi ke Pemerintah Pusat.

Kehadiran Konsorsium Hijau (KH) dengan Managament Information System (MIS) mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Lombok Timur karena diharapkan dengan SIDeKa (Sistim Informasi Desa dan Kawasan) yang akan dikembangkan nanti oleh KH akan mampu mengakomodir kebutuhan data tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat luas diamana pun dan kapanpun mereka membutuhkan. Namun demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda bahwa SIDEKa yang akan dikembangkan ini harus terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada di SKPD dan juga sistim yang dikembangkan oleh mitra pembangunan lain yang sudah masuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Keseluruhan sistim tersebut harus bermuara pada satu titik yaitu SIPD.
Pelaksananaan FGD ini diakhiri dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Konsorsium Hijau, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Kepala Bappeda Lombok Timur dan juga Kepala Desa lokasi dampingan. Kesepakatan bersama ini berisi tentang pembagian peran dan tanggung jawab baik Konsorsium Hijau, Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Desa dalam melaksanakan Management Information System. Tidak hanya sebatas itu, kesepakatan bersama ini menjadi salah satu jaminan keberlangsungan program meski masa dampingan telah berakhir.