Blue Carbon Consortium (BCC) yang beranggotakan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB), Perkumpulan YAPEKA, dan Yayasan Transform turut andil dalam Proyek Pengelolaan Pengetahuan Wilayah Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan akhir pelaksanaan proyek oleh BCC adalah meningkatnya pengelolaan pengetahuan dan praktek-praktek cerdas melalui mengintegrasikan strategi pembangunan rendah emisi ke dalam perencanaan dan praktek pengelolaan sumberdaya pesisir.

Coordination Meeting III di Provinsi Nusa Tenggara TimurGuna memastikan terlaksananya kegiatan-kegiatan proyek yang juga dapat mendukung program pemerintah daerah, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi berkala dengan pemerintah daerah setempat. Pada kuartal ketiga (Q3) pelaksanaan Rapat Koordinasi Proyek Pengelolaan Pengetahuan Wilayah Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten di Pulau Sumba.

Melalui rapat koordinasi antara Blue Carbon Consortium dengan SKPD di tingkat Kabupaten dan Provinsi pada kegiatan rapat koordinasi ini telah banyak didapatkan hal-hal baru mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini belum sempat tersampaikan pada kegiatan rapat koordinasi sebelumnya. Hal-hal baru yang dimaksud adalah seperti adanya Dewan Konservasi Perairan yang telah lama terbentuk di wilayah NTT, khusunya pada wilayah Sumba, serta informasi mengenai wilayah perairan Laut Sewu yang telah diteliti bahwa lokasi ini merupakan perlintasan 14 jenis ikan Paus dari 17 jenis ikan Paus yang ada di dunia.

Adapun tujuan Coordination Meeting dengan pihak Bappeda dan DKP di wilayah NTT adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan hasil KAP Survey dan Penyerahan Surat Rekomendasi Lokasi Demplot.

2. Menyampaikan perkembangan kegiatan kajian-kajian yang telah dilakukan pada Q2, dan konsep SEALEDS.

3. Menyampaikan hasil identifikasi Multi Stakeholder Forum (MSF)

4. Menyampaikan rencana kegiatan Q3, diantaranya adalah :

•  KLHS SPRE: Sinkronisasi peran Proyek dalam membantu kegiatan perencanaan di wilayah pesisir dan harapan dari pihak Bappeda.
• MSF: Peran MSF dalam knowledge sharing di tinkgkat Provinsi dan Kabupaten.
• Demplot: Penyelesaian laporan kajian-kajian, pelaksanaan DED/Rantek, PTO, serta Kajian kelembagaan
• TOT GIS: Peningkatan kapasitas pengelolaan data spasial dan perencanaan pesisir.
• Mendapatkan informasi mengenai status RZWP3K dan kesepakatan dengan Bappeda mengenai peran proyek terkait perencanaan wilayah pesisir.
• Mendapatkan informasi/masukan tim KLHS di daerah/provinsi.

Beberapa catatan dari kegiatan coordination meeting di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, diantaranya adalah :

1. Untuk MSF mengenai pesisir, di Provinsi NTT dan wilayah Sumba sudah sejak tahun 2007 ada Dewan Konservasi Perairan
2. Di wilayah perairan Laut Sewu telah diteliti bahwa lokasi ini merupakan perlintasan 14 jenis ikan Paus dari 17 jenis ikan Paus yang ada di dunia
3. Beberapa SKPD Kabupaten, khususnya DKP masih menunggu PP (Peraturan Pemerintah) turunan dari UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kejelasan peran dan tugas. Sebenarnya pada lampiran UU No 23 tahun 2014 sudah jelas diuraikan peran dan tugas masing-masing pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
4. RTRW Provinsi NTT akan di revisi tahun 2016 ini, sedangkan RTRW Kabupaten akan mengikutinya, setelah RTRW Provinsi selesai, pihak BCC dapat andil untuk memberikan kontribusi KLHS nya

5. Perlunya penyebartahuan kepada kalangan MSF, khusunya SKPD mengenai alur berfikir untuk RTRW -> RPJM Kab/Prov -> yang harus menggunakan KLHS. Serta kesamaan antara RTRW dengan RZWP

• RTL Rapat Koordinasi sbb:Kegiatan penyusunan KLHS-SPRE wilayah pulau Sumba
• Kegiatan peningkatan kapasitas GIS/pengelolaan data spasial

Sumber : http://bluecarbonconsortium.org/perencanaan-tata-ruangpembangunan-wilaya...