Laut kita demikian luasnya, tapi mengapa kita mengimpor garam? Pertanyaan ini menjadi pengantar yang diajukan Ibu Luna Vidya selaku moderator dalam Diskusi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Barat yang difasilitasi oleh Yayasan BaKTI, 8 Agustus lalu bertempat di Ruang Geopark Rinjani Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bapak Muhammad Khamrin, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah, hari itu menjadi narasumber yang tepat menjawab pertanyaan dari Ibu Luna. Oleh beliau, dijelaskan mengapa kita harus mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kelangkaan garam ini adalah dampak jangka panjang dari El Nino basah yang terjadi dua tahun lalu, dimana curah hujan menjadi lebih panjang dibandingkan musim kering, hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan matahari dalam proses pembuatan garam, dan yang terakhir produksi garam memang rendah: pekerjaan menggarap sawah, belum menjadi pekerjaan yang mampu mendatangkan pendapatan yang dapat menunjang ekonomi keluarga, masyarakat. Sebagian besar proses pembuatan garam, masih dikerjakan oleh Ibu-ibu, perempuan yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan upah yang layak atas tenaga mereka. “Terakhir, walaupun laut kita luas namun tidak semua wilayah laut kita memiliki kriteria untuk memproduksi garam” ujar Pak Kam, sapaan beliau, yang diaminkan oleh Ibu Halwati dari Konsorsium Panca Karsa – KSU Annisa yang juga menjadi narasumber pada diskusi ini. Ibu Hal, menyampaikan bahwa walaupun saat ini ramai dibicarakan mengenai kelangkaan garam dan kemungkinan pemerintah mengambil kebijakan impor garam, namun masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah Alhamdulillah tidak merasakan dampaknya. Mengapa? Selama dua tahun terakhir kedua kabupaten ini menjadi wilayah program Konsorsium Panca Karsa – KSU Annisa melalui pendanaan dari Hibah Kemakmuran Hijau MCA – Indonesia yang mengusung Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Petani Garam Perempuan melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat yang ramah lingkungan dan hemat energi. Berangkat dari kekhawatiran tambak dan pengolahan garam di Lombok yang masih dilakukan secara tradisional dengan tungku berbahan kayu, sehingga jumlah dan mutu produknya terbatas dan kehidupan petani garam kurang sejahtera terlebih apalagi sebagian besar petani garam di Lombok adalah perempuan.

Berlokasi di 2 kecamatan dan 2 desa di Kab. Lombok Tengah, 3 kecamatan dan 4 desa di Kab. Lombok Timur, program ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan ekonomi dan social perempuan petani garam serta kerusakan lingkungan akibat pengolahan garam yang menggunakan bahan bakar kayu dari hutan dan hutan bakau. Melalui program ini pula kelompok perempuan petani garam juga difasilitasi untuk pembentukan dan penguatan kelompok dan koperasi perempuan pengelola industry garam, serta pemberian fasilitas produksi dengan tekhnologi tepat guna yang ramah lingkungan seperti tungku hemat energy, serta menunjangnya melalui pelatihan dan bantuan teknis dalam manajemen usaha dan pemasaran. Adalah tekhnologi system ulir yang diperkenalkan terbukti dapat mengurangi penggunaan, bahan baku yang bersumber dari alam.
Apa yang dilakukan oleh Konsorsium Panca Karsa – KSU Annisa mendapatkan sambutan positif dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dibawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah. Rupanya, beberapa dukungan pemda dalam pengembangan garam rakyat sudah lama dilakukan, melalui program PUGAR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) yang telah dilaksanakan sejak 2012.  Sebelum masuk program PUGAR, masyarakat mengolah garam masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti memasukkan air ke tambak yang masih dilakukan dengan manual. PUGAR masuk dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana mulai dari pompa air, pembangunan gudang, sampai pada alat transportasi dari tambak ke gudang. Pemberian bantuan ini diberikan kepada beberapa kelompok petani penggarap garam. Saat ini terdapat 23 Kelompok yang telah menerima bantuan ini dan tiga tahun terakhir ini pemerintah memberikan bantuan teknologi geoisolator, pengemasan serta teknologi perebusan garam . Mengapa pemerintah memberikan bantuan produksi? Alasannya cukup sederhana pengolahan garam masih bergantung pada musim, masa musim kering yang pendek membuat petani harus bekerja keras mengejar semua proses tahapan produksi sehingga perlu ada intervensi yang dapat memacu produksi.

Waktu berjalan, pemerintah menyadari keterbatasan kemampuan untuk membenahi tata kelola garam yang tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi saja. Diperlukan sinergi dan kemitraan dengan mitra local dan membuka peluang kerjasama dengan Yayasan Annisa dan pada tahun 2013 melalui kerjasama ini membentuk Koperasi Barokah Maju Lombok Tengah yang diketuai oleh Bapak Sucibandi yang juga turut dan memperkaya diskusi siang itu. Pengakuan beliau, dulu sebelum membentuk koperasi. Setiap petani penggarap menjual hasil panen garamnya masing-masing, pernah suatu waktu Inak Fian sampai menginap di bukit untuk menjajakan garam hasil garapannya dari rumah ke rumah. Hasilnya pun tidak seberapa. Pak Bandi menyadari bahwa desanya memiliki potensi garam yang melimpah, hanya butuh beberapa intervensi diantaranya pada bagian produksi, pengemasan dan pemasaran. Untuk itu, mereka membentuk koperasi dan mulai tahun 2012 bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Koperasi ini utamanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan petani garam perempuan, membangun kesadaran kritis masyarakat untuk membangun kelompok. Hasilnya mulai tahun 2015 Koperasi Barokah Maju bekerjasama dengan Pemda Lombok Tengah dan KSU Annisa mensupply 10,7 ton setiap bulannya untuk kebutuhan PNS di Lombok Tengah dengan harga Rp. 5.000/bungkus. Melalui intervensi ini pula, produksi garam dari 30 – 35 ton per hektar per tahun, sekarang 70 – 100 ton per hektar per tahun. Namun memang beberapa bulan ini, diakui Pak Bandi Koperasi berhenti dulu sementara supply ke Pemda karena kenaikan biaya produksi garam mencapai 6.250/bungkus.
Saat ini Konsorsium Panca Karsa – KSU Annisa telah mendampingi 500 perempuan petani garam yang tergabung dalam 24 kelompok. Selain diberikan beberapa pelatihan terkait produksi dan pemasaran, petani ini juga diberikan beberapa pelatihan manajemen dan pengelolan keuangan, kesehatan reproduksi, PHBS, serta mulai dilibatkan dalam musrenbang desa khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, membangun kesadaran warga untuk menjaga kualitas lingkungan dengan menanam 22.000 pohon untuk memenuhi gizi keluarga.

Inisiatif dari segenap lembaga ini ternyata disambut baik oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Wiwik (Kepala) menawarkan untuk memberikan beberapa pelatihan yang difasilitasi oleh Disperindag seperti sertifikasi halal, mutu SNI dan HAKI.  “Disperindag bersedia memberikan pelatihan ke ibu-ibu kelompok petani garam melalui program Wirausaha Baru (WUB) sesuai dengan spesifikasi dan potensi di daerah. Setelah mengikuti pelatihan, tetap diikuti oleh evaluasi diikuti dengan pemberian bantuan alat. Setelah itu, dimonitor terus oleh Disperindag dan lebih lanjut lagi Disperindag bersedia memberikan bantuan sampai pada pengemasan. Selain itu, ada juga program magang di tempat lain. Terakhir diikutkan pada beberapa pameran pemerintah untuk proses promosi dan pemasaran produk.” Ujar Ibu Wiwik diakhir tanggapannya.
Diakui oleh semua pihak, program ini masih jauh dari tujuannya. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi semua mitra yang terkait untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing.