Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi yang dilaksanakan oleh Konsorsium Karbon Biru (BCC) dengan fasilitas dana hibah dari Millenium Challenge Account - Indonesia saat ini telah memasuki kegiatan kuartal ke-empat. Pada kuartal ke-empat ini BCC memulai tahap persiapan implementasi demplot praktek kegiatan pengelolaan sumberdaya rendah emisi di tingkat desa yang akan dilaksanakan pada 14 desa terpilih, yaitu 6 desa di Lombok dan 8 desa di Sumba. Terkait dengan demplot ini pada tahap sebelumnya BCC telah melakukan kajian-kajian antara lain : Knowledge Attitude Practice (KAP), Feasibility Study, survei Sosial ekonomi dan Land Tenure. BCC juga telah menyelesaikan proses perekrutan tenaga fasilitator desa untuk memilih 14 orang fasilitator desa yang akan menjadi tenaga pendampingan masyarakat dan pendamping pemerintah desa di lokasi sasaran.
 
Dalam rangka mematangkan persiapan Implementasi Demplot dan Sosialisasi pelaksanaannya maka Tim BCC memandang perlu memberi informasi kepada para pelaku di daerah, melalui Forum Multi Pihak di tingkat Kabupaten. Forum ini diharapkan bisa mendorong quality assurance agar kegiatan demplot yang akan dilaksanakan di desa sesuai harapan sebagaimana yang telah direncanakan, terutama pada wilayah kegiatan proyek di Desa Waihura dan Patiala Bawa di Kabupaten Sumba Barat serta Desa Pero Konda dan Wainyapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tanggal 7 September 2016 sejumlah 18 peserta dari perwakilan SKPD dan Forum Multi Pihak (FMP) Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya mengikuti kegiatan Lokakarya II FMP yang berlangsung di Aula Hotel Sinar Tambolaka.

Dari hasil Lokakarya I FMP pada bulan Mei 2016 yang lalu, para peserta telah menyepakati bahwa Forum Multi Pihak Kabupaten berperan sebagai wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk membahas kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pesisir rendah emisi di tingkat kabupaten dan desa. Selain itu forum ini juga berperan penting sebagai ruang komunikasi antara BCC dengan stakeholder di kabupaten dan desa.
Menurut Bapak Akbar Ario Didgo, Deputy Team Leader BCC saat membuka kegiatan  bahwa sesuai dengan rencana kerja tim BCC maka pada bulan Oktober 2016 implementasi demplot sudah mulai berjalan, sehingga diharapkan dalam Forum Multi Pihak ini ada sejumlah masukan yang dapat diberikan peserta agar apa yang dikerjakan BCC nantinya dapat memberikan manfaat bagi desa-desa yang didampingi. Sejalan dengan itu Bapak Fransiskus Harum selaku perwakilan MCA-Indonesia menegaskan tentang pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana proyek MCA Indonesia dengan pemerintah daerah maupun sesama pelaksana proyek sehingga semua dapat mengawal pelaksanaannya dan memastikan kegiatan proyek ini tepat sasaran. Hal lain adalah perlu ada kerjasama antar sesama penerima proyek yang bekerja di satu wilayah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Forum Multi Pihak kali ini diharapkan dapat membantu tim BCC untuk mematangkan rencana detail bagi demplot.
Kegiatan ini diisi dengan penyampaian materi oleh Pak Akbar Ario Digdo dengan judul “Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Demplot Kegiatan Pemgelolaan Sumber Daya Pesisir Rendah Emisi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya” dan materi oleh Bapak Nano Sudarno dengan judul “ Peran FMP dalam Pelaksanaan Kegiatan Demplot di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya” yang dilanjutkan dengan tanya jawab.  Pada kesempatan ini semua peserta dibagikan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Implementasi Demo Plot (Demplot), dimana selain berfungsi sebagai panduan bagi para pihak PTO ini juga berisi langkah-langkah untuk mengintegrasikan Pembangunan Rendah Emisi ke dalam Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM dan RKP Desa).

Adapun alasan mengapa demoplot ini dilaksanakan adalah karena merupakan model implementasi pengelolaan sumberdaya pesisir rendah emisi, sarana peningkatan kapasitas para pelaku pembangunan pesisir khususnya pelaku di tingkat desa, sarana penyebarluasan pengetahuan dan replikasi keahlian di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, merupakan model integrasi kegiatan- kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir ke dalam perencanaan dan pembangunan desa serta dapat membuka peluang adopsi, integrasi, dan replikasi program dengan SKPD terkait. Proses menuju implementasi demoplot yang telah dilaksanakan antara lain konsultasi stakeholder; KAP survey, kajian sosial ekonomi, kajian tenurial; Penetapan lokasi melalui konsultasi stakeholder; Kajian Kelayakan dan Penetapan tema.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan BCC, ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dengan implementasi demplot ini yaitu ekowisata untuk Desa Pero Konda dan Waihura serta peningkatan ekonomi wilayah pesisir rendah emisi untuk Desa Patiala Bawa dan wainyapu). Untuk mendampingi desa, di setiap desa akan ditempatkan 1 orang fasilitator desa yang akan bertugas sebagai kontak person utama di desa, koordinasi dengan pihak-pihak terkait di desa dalam pelaksanaan demplot, bekerja bersama dengan kelompok kerja desa dalam pelaksanaan, perencanaan, monitoring-evaluasi dan keberlanjutan demplot serta koordinasi dengan FMP secara berjenjang dengan koordinator kabupaten dan koordinator propinsi.

Selanjutnya dalam kegiatan ini peserta/ anggota FMP dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, dikelompok pertama membahas tentang ekowisata dan kelompok kedua membahas tentang kegiatan peningkatan ekonomi wilayah pesisir rendah emisi (fakta, kemitraan dan peluang). Dimana dari hasil diskusi ini kelompok pertama berhasil mengidentifikasi tahapan-tahapan untuk pelaksanaan ekowisata serta penerima manfaat langsung dan tidak langsungnya (khusus untuk Desa Wainyapu), serta kelompok kedua berhasil mengidentifikasi hal-hal penting terkait fakta, kemitraan dan peluang untuk kegiatan kegiatan peningkatan ekonomi wilayah pesisir rendah emisi (khusus untuk Desa Pero Konda) yaitu perlu adanya diversifikasi produk (olahan cumi), koneksitas dengan destinasi wisata lain disekitarnya misalnya Weekuri dan Ratenggaro, kegiatan ekonomi lain ketika musim tangkap sepi serta penghijauan wilayah pesisir.
Adapun anggota FMP yang berkesempatan hadir dalam kegiatan kali ini berasal dari unsur SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, BPMPD, Dinas Kehutanan), Kepala Desa dan LSM.