Kegiatan Lokakarya Nasional Integrasi Strategi Pembangunan Rendah Emisi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir ini dimaksudkan untuk merumuskan konsep awal integrasi strategi pembangunan rendah emisi dalam tatakelola wilayah pesisir, untuk menyikapi isu dari pemanasan global (global warming) sebagai akibat dari semakin tingginya pelepasan gas CO2 (di Indonesia lebih dikenal dengan Gas Rumah Kaca). Rumusan terkait SPRE didasarkan kepada proses pengelolaan pengetahuan wilayah pesisir di 3 kabupaten di Pulau Lombok dan 4 kabupaten di Pulau Sumba.
Terpilihnya 7 kabupaten tersebut telah mempertimbangkan nilai-nilai penting dan posisi strategis yang dimilikinya, sehingga dapat dijadikan lokasi uji coba penintegrasian SPRE dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pada tingkat nasional SPRE wilayah pesisir memang sudah diwacanakan, namun secara konsepsi masih belum banyak didiskusikan dan diformulasikan. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, SPRE sudah diadopsi dalam dokumen RAD GRK, namun belum terlalu menyentuh kepada persoalan-persoalan bagaimana upaya –upaya pencegahan pelepasan carbon potensial di wilayah pesisir. Begitu juga pada level desa, dimana SPRE belum diintegrasikan ke dalam dokumen RPJM Desa. Sehingga banyak tantangan yang perlu dihadapi secara bersama-sama, sehingga untuk menjawab tantangan tersebut adalah, bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah tentang pengetahuan SPRE yang masih belum memadai dan sering berbeda pandangan dalam implementasi di lapangan.